Waktu membaca Undang-undang nomor 23 tahun 2007 mengenai perkeretaapian sempat bingung waktu membaca Pasal 183 ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang dilarang berada:
a. di atap kereta;
b. di lokomotif;
c. di dalam kabin masinis;
d. di gerbong; atau
e. di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang.”

- Di atap kereta, sudah jelas.
- Di lokomotif, sudah jelas.
- Di gerbong ?? Wah ini di dalam gerbong atau di luar gerbong ya … ?! Klo di gerbong diartikan “di dalam” dan “di luar” gerbong trus penumpang berada dimana?!
- Di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang, sudah jelas.

Diatap kereta, why not?. Di dalam gerbong penumpang sudah penuh sesak penumpang, pedagang, asap rokok, harus berdiri dan panas. Di atas gerbong, lebih enak; angin semilir, pandangan luas - menikmati perjalanan, bisa duduk santai tetapi bahaya listrik dan terpeleset.

Terjepit diantara penumpang


Penumpang di lokomotif

Kita memang masih bersyukur punya kereta commuter yang lebih baik dari gambar diatas. Tetapi siapa tahu sebentar lagi India akan lebih baik dari kita jika melihat berita terakhir bahwa pertumbuhan orang kaya di India adalah yang terbesar. Foto di ambil dari http://www.break.com/pictures/india-may-need-to-add-a-second-train67920.html.

Spanduk Undang-undang perkeretaapian.

Untung ada spanduk PT. KAI dengan gambar bilang klo yang dimaksud “dilarang berada di gerbong kereta api” adalah di luar. (Tambahan: Spanduknya menyesatkan Hua…hua….lihat koreksi dari tulisan ini pada komentar agan yang baik hati memberitahu beda ‘kereta’ dan ‘gerbong’ tambahan komentar tanggal 3 September 2012)

Aneh juga ya, kenapa tidak dibilang langsung aja “Dilarang berada di luar gerbong”. Tapi kalau ditulis begitu berarti orang tidak naik kereta api. :) weleh … weleh padahal pengertian ayat (1) dan (3) pasal 183 sudah tercakup pada pengertian ayat (4). Ayat (4) adalah ayat sapu jagad, karena jika harus menyebutkan atau mengidentifikasi satu-persatu bisa dibayangkan puuanjangnya.

Memang kadang orang yang terlibat dalam penyusunan dokumen kadang banyak yang mendebat tidak pada masalah substansi, kalau tidak disebutkan secara eksplisit tidak marem, alasannya agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Padahal dengan ayat (4) tersebut sudah sangat jelas maksudnya. Memang waktu penyusunan dokumen harus menghadapi berbagai macam/tipe orang dengan berbagai latar belakang, interest dan asbun.

Apapun itu yang lebih penting adalah implementasi undang-undang itu sendiri. Kita adalah saksi dimana produk hukum yang sangat tinggi kedudukannya dilanggar setiap hari dan dibiarkan saja. Jadi, ada atau tidak ada undang-undang yang mengatur itu tidak ada bedanya. Buat apa susah-susah membuat undang-undang jika cuma menjadi secarik kertas untuk bungkus kacang rebus.

Di kereta api kita banyak belajar. Tidak hanya undang-undang perkeretaapian saja yang dilanggar, tetapi kita juga menjadi saksi undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 juga dilanggar setiap hari di kereta api. Tengoklah pasal 115 Undang-undang Kesehatan kita yang agung.

Pasal 115
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Padahal sangsi yang diancamkan tidak main-main.

Pasal 199
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sayangnya ancaman dendanya “paling banyak”, bukan fixed fine. Saya juga ga ngerti apa ada beda pelanggaran orang merokok. Contoh jika maling ayam dan maling 100 milyar pasti berbeda kan? pelanggarannya sama yaitu maling, tetapi kadarnya beda. Jadi logika awam saya bilang hukumannya adalah hukuman karena maling ditambah besarnya kadar yang dimaling. Iya kan??
Klo ngrokok kadarnya sama saja kecuali ditempat fasilitas kesehatan – siapa tahu ada pasien yang meninggal setelah menjadi perokok pasif.

Coba bayangkan jika undang-undang diterapkan dengan tegas, ditangkap dan didenda satu pasti efeknya akan sangat luas. Keteraturan tidak datang dengan sendirinya. Jangan kira keteraturan di negara maju tidak datang dari ancaman hukuman atau denda. Karena tahu akan didenda jika melanggr aturan, maka lama-lama akan muncul kebiasaan untuk tidak melakukan sesuatu seperti yang terlihat saat ini negara maju.

Semoga undang-undang kita lebih berwibawa.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.